» » » Posisi Pemuda Dalam Demokrasi Lokal


Babak baru pemilihan kepemimpinan daerah mulai berjalan di Indonesia. Setelah 16 tahun sejak reformasi digulirkan, sudah tidak terhitung banyaknya pemilihan kepala daerah digelar. Uang triliunan rupiah dikeluarkan negara demi menyukseskan kehidupan daerah yang sesuai nilai demokrasi.

Sepanjang periode itu kita menyaksikan muncul kepada daerah baik yang berprestasi dan bermasalah. Masyarakat Indoensia juga melihat bagaimana proses riuh rendah demokrasi pada tingkat daerah berjalan.

Semua itu membawa kesadaran kolektif diperlukan pembenahan sistem demokrasi lokal dalam upaya menghemat keuangan negara sehingga melahirkan kebijakan pilkada serentak. Fenomena pilkada serentak sudah mulai berjalan di beberapa daerah dan mendapatkan apresiasi yang cukup baik.

Proses konsolidasi demokrasi mulai beranjak lebih maju dari sebelumnya masa transisi berdemokrasi. Ini tentu perkembangan yang menggembirakan dalam upaya melahirkan demokrasi yang sehat dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Dalam semarak pilkada, banyak kalangan di masyarakat memainkan perannya termasuk pemuda sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Sebagai generasi penerus masa depan Indonesia, partisipasi aktif pemuda adalah ajang pembelajaran efektif dalam menjaga nasib demokrasi di masa mendatang. Mengapa?

Sebab jika pemuda sudah melihat proses demokrasi berjalan baik, mereka diharapkan mampu meneruskan tradisi berdemokrasi yang sehat pada kehidupan mendatang. Sehingga penting sekali mengajak pemuda aktif dalam momentum berdemokrasi termasuk di dalamnya ajang pilkada.

Hemat penulis, pemuda dapat memainkan empat partisipasi aktif dalam ajang demokrasi di daerah. Pertama, berjuang dalam partai politik baik sebagai calon pemimpin daerah maupun penentu kebijakan strategis dalam partai politik di level daerah.

Sekarang kita melihat banyak sekali pemimpin muda di tingkat daerah sebagaimana terjadi di Bandung dan Lampung. Mereka adalah teladan terbaik sekaligus inspirator bagi pemuda untuk maju sebagai calon kepala daerah. Bagaimanapun tidak ada yang salah dengan kepemimpinan daerah di tangan pemuda selama mereka berhasil meyakinkan partai politik pengusungnya dan pemilih di daerah untuk memilihnya.

Jika belum sepenuhnya berhasil sebagai calon kepala daerah, aktivis pemuda di partai politik dapat memainkan peran strategis dalam penentuan kebijakan partai politiknya. Mereka dapat memberikan masukan positif, wacana segar dan menawarkan tokoh (termasuk tokoh muda) sebagai bahan pertimbangan partai politik mengusung tokoh tersebut di ajang pilkada.

Ini penting sebab partai politik Indonesia diakui masih mengusung sistem top down dalam kebijakan partainya, dimana sebuah keputusan politik (termasuk dalam menentukan calon kepala daerah) ditentukan elite partai. Tentu saja peran besar aktivis pemuda di partai politik akan lebih terasa “menggigit” dan terdengar suaranya ketika masuk dalam lingkaran utama perumusan dan penentuan akhir sebuah keputusan politik tersebut.

Kedua, terjun sebagai penyelenggara kompetisi demokrasi sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam kaitan itu, pemuda dapat mendaftarkan dirinya sebagai poros utama menjaga kualitas demokrasi dalam melahirkan kepemimpinan terbaik di sebuah daerah. Sebab KPUD mendapatkan porsi penting untuk menciptakan kebijakan strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di daerah.

Lembaga ini sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu memiliki banyak kewenangan seperti merencanakan dan mempersiapkan pemilu, mengordinasikan pemilu sampai tingkatan terendah, menetapkan hasil pemilu dan menetapkan pasangan calon pemimpin daerah.

Mengingat kewenangan yang cukup banyak, maka sangat besar sekali peran pemuda jika mampu ikut berpartisipasi aktif dalam KPUD. Pemuda yang masuk sebagai pimpinan maupun anggota KPUD akan memberikan dampak luas kepada pendidikan dan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat.

Masyarakat diajak belajar peka dan peduli kepada proses politik dalam pilkada mulai dari tahapan pilkada, bagaimana berkampanye yang sesuai etika dan kesantunan berpolitik, adanya sikap saling menghargai dalam proses hasil akhir pilkada dan berpolitik yang baik harus melalui lembaga formal serta cara yang baik, sehingga diperoleh hasil akhir yang menuju kebaikan bersama.

Ketiga, wasit dalam pilkada yang tercerminkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulit dipungkiri kompetisi politik yang keras terkadang berujung kekerasan fisik, black campaign (kampanye hitam) terhadap calon tertentu, penggunaan fasilitas publik untuk kampanye calon tertentu dan pelanggaran lainnya.

Untuk itu dibutuhkan pengawas pemilu yang merujuk UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas mengawasi persiapan dan tahapan pemilu, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan,  mengawasi pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu dan mengawasi pelaksanaan pemilu.

Terlihat betapa besarnya tanggung jawab Bawaslu sebagai penjaga dan garda terdepan dalam menyelamatkan pemilu dari pelanggaran yang ada. Pemuda yang aktif dalam Bawaslu akan memainkan perannya sebagai pengawas pilkada sehingga berjalan sukses sesuai harapan masyarakat.

Bawaslu adalah wasit yang diharapkan netralitasnya, independensinya dan martabatanya dalam menjamin proses pilkada berjalan demokratis, transparan dan akuntabel. Pemuda yang mau dan mampu berperan aktif di Bawaslu merupakan salah satu upaya membantu terciptanya pilkada  yang bersih dan pemimpin daerah terbaik dalam memajukan wilayahnya.

Keempat, kalangan aktivis LSM peduli pemilu. Kelompok ini belakangan banyak sekali bermunculan sebagai lembaga yang mengawasi perjalanan pilkada dan melakukan kritik terhadap penyimpangan dalam kegiatan pilkada.

Tentu saja fungsi kalangan eksternal ini penting sebagai pendamping agar kompetisi politik ini tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemuda yang aktif dalam LSM dapat bekerja dalam mencermati anggaran pilkada, tahapan pilkada, kecurangan dalam pilkada dan memberikan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pilkada.

Jelas sekali bagi pemuda yang memilih “menceburkan” diri sebagai aktivis LSM peduli pemilu akan menempatkan dirinya dalam menjaga kualitas hasil demokrasi lokal ini. Mereka cenderung dianggap lebih bersih dari kepentingan calon atau partai politik tertentu.

Sebab kritik yang disampaikannya dinilai sebagai upaya membersihkan pilkada dari oknum politisi yang mencederai semangat berdemokrasi.  Aktivis LSM peduli pemilu menjadi sarana penyambung aspirasi masyarakat atas berbagai peristiwa politik yang mengiringi dalam perjalanan pilkada di sebuah daerah.



sumber

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply