» » » Kontekstualisasi Sumpah Pemuda dan Peran Politik Pemuda


Membincangkan mengenai sosok pemuda kekinian, memang agak sediit dilematis dan dramatis. Banyak sekali problem kepemudaan menjadikan pemuda agak kurang pamornya dibandingkan dengan pemuda klasik era pra dan pasca kemerdekaan (sebelum reformasi).

Saat ini segolongan pemuda tengah asyik dengan sikap kepatisan, bagaimana tidak, problematika pemuda saat ini banyak diwarnai kegalauan akut mengenai peranya, pengangguran yang meningkat, hilangnya kepercayaan pemuda terhadap politik akibat lalainya kecerdesan emosional para praktisi politik, merupakan sebagian dari sekian banyak alasan hilangnya peran aktif pemuda dalam hal positif, sehingga membuat kondisi pemuda saat ini menjadi dramatis, khususnya untuk konteks indonesia.

Akibatnya, sebagian pemuda mengurung dan memenjarakan diri terhadap penggalian bakatnya untuk meraih prestasi dan cerahnya masa depan. Problem kepemudaan ini harus segera ditransformasikan kembali menjadi tradisi pemuda era klasik yakni tradisi “perjuangan” sebelum kerusakan pemuda masuk ke dalam kerusakan moral stadium akhir. Hal demikian diperlukan mengingat fungsi pemuda sebagai generasi penerus bangsa, agent of change, socialof control serta sebagai figur.

Salah satu wadah untuk mengembalikan perjuangan tersebut adalah melalui pendidikan. Memaknai pendidikan tentunya dengan persfektif yang luas, dimaknai tidak hanya pada lembaga formal belaka, namun pendidikan dapat diperoleh melalui kegiatan non-formal bahkan informal.

Jika pendidikan formal banyak bermain pada suatu jenjang yang terstruktur seperti SD, SMP, dan SMA dan juga harus didukung dengan pendidikan non-formal seperti kelompok belajar dan organisasi atau semacanya. Maka pendidikan informal juga mempunyai andil besar dalam membentuk karakter seorang pemuda yang didominasi oleh keluarga dan lingkungan.

Kemudian dari ketiga persfektif ini pemuda diharapkan mampu membentuk karakternya yang positif untuk mengambil sebagian peran dari skenario kehidupan dengan pendekatan politik. Artinya pemuda diharapkan memberikan kontribusi dalam dunia politik dari pengalaman pendidikan dan kehidupan yang selama ini mereka tempuh.

Sebelum lebih jauh mengupas bagaimana peran politik pemuda melalui kontektualisasi sumpah pemuda, sekiranya perlu didefenisikan pemuda itu sendiri. Menurut UNESCO  (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organitation) mendefenisikan pemuda sebagai “a period of transition from the dependence of chilhod to adult hood`s independence and awareness of our interdependence as member of a comunity”.

Dalam defenisi ini pemuda adalah sosok mendiri dan independen, mereka dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam beraktivitas. Unesco juga memberikan defenisi secara kuantitatif mengenai usia dikatakan sebagai pemuda yakni 15-24 tahun.

Menurut The African Youth Charter, pemuda adalah yang berusia 15-25 tahun. Di Indonesia, menurut UU. No. 40 Tahun 2009 usia pemuda adalah 16-20 tahun . Jika dikaitkan dengan pernikahan, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan maka pemuda adalah yang berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Hukum islam lebih spesifik lagi secara biologis, pemuda adalah yang telah baligh dengan ditandai dengan peristiwa mimpi basah bagi dan menstruasi bagi perempuan. Defenisi pemuda secara kuantitatif, tidaklah mutlak dengan meninjau sebuah kutipan bijak ”age is just number” bahkan diusia 30-an, seseorang terus memiliki semangat pemuda.

Di awal sempat disinggung mengenai keterpurukan politik indonesia yang membuat sebagian pemuda menarik diri dari politik praktis. Politik di indonesia termasuk yang terunik di dunia, di bangsa inilah partai politik tumbuh sumbur. Layaknya sebuah lahan, indonesia merupakan tanah yang paling layak ditanami sesuatu, sehingga pepatah mengatakan biarpun yang ditanam adalah kayu, maka kayu tersebut juga akan tumbuh.

Partai politik, dalam sejarah perjalanannya sedikit banyaknya memberikan warna perpolitikan di indonesia. Namun tidak sedikit juga rapor merah yang diberikan partai politik kepada perpolitikan di indonesia. Buruknya sosok parpol di mata publik sangat berkaitan dengan kiprah kadernya, terutama yang berkiprah di parlemen.

Berdasarkan catatan KPK, hingga tahun 2013, sudah 73 anggota DPR/DPRD yang ditindak terkait dengan kasus korupsi. Dua tahun terakhir, publik menyaksikan sejumlah politisi dari parpol yang terlibat kasus korupsi.

Bukan hanya itu publik menyoroti kinerja kader parpol yang menjabat di parlemen yang dianggap kurang dalam fungsi legislasinya, diantaranya mengenai kehadiran pada rapat-rapat pembahasan undang-undang yang dinilai output untuk pembahasan RUU tidak mencapai target.

Periaku koruptif, menyelewengan wewenang, dan kurangnya kinerja kader parpol pada lembaga legislasi dan pemerintahan, membuat masyarakat semakin berkurang kepercayaanya terhadap partai politik. Ditambah masyarakat saat ini semakin cerdas menilai tingkah dan laku praktisi politik yang disuguhkan oleh media.

Dalam survei yang dilakukan oleh SMRC tahun 2016 partai politik merupakan lembaga yang paling rendah mendapatkan kepercayaan masyarakat yakni sebesar 52%. Menyikapi hal ini, parpol harus memiliki langkah strategis untuk kembali mengambil hati masyarakat.

Bukan hanya pada saat akan diberlangsungkannya pemilihan umum (pemilu) tetapi sejak awal sebuah parpol harus mempunyai agenda khusus untuk berupaya memperbaiki etika politiknya, terutama yang berkaitan dengan kadernya. Dengan demikian menurut pandangan saya, sebuah parpol seharusnya selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat internal terlebih dahulu.

Sasaran perbaikan terutama ditekankan pada kaderisasi anggota partai politik. Proses kaderisasi yang selama ini digunakan partai politik dinilai kurang melahirkan kader yang ideal dan berintegritas, tidak adanya proses selektif yang ketat terhadap kader tidak jarang menjadi bumerang bagi parpol, upaya untuk mencari kader yang ideal seyogyanya dilakukan sampai pada akarnya sebelum kader tersebut diterjungkan dalam pemilihan.

Seyogyanya seorang kader mestinya ditelusuri trade rekornya secara konfrehensif. Kemudian tetap mengawasinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada sebuah lembaga kenegaraan tertentu. Tentunya masih banyak yang mesti diagendakan parpol dalam rangka mengembalikan citra parpol di mata masyarakat yang terlanjur rusak.

Terlepas dari dinamika partai politik yang memiliki banyak tugas dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap politik. Lebih lanjut masalah dramatisme kepemudaan saat ini masih terus berlanjut. Upaya untuk merubah pemuda menjadi produktif bukan hanya menjadi tugas sekelompok lembaga tertentu, baik lembaga sosial, politik, budaya, pendidikan maupun keagamaan.

Namun perlu juga dukungan internal pemuda itu sendiri dalam rangka menyembuhkan krisis kepercayaannya terhadap parpol yang terlanjur sakit pula. Pandangan politik pemuda sudah saatnya harus digeserkan keawal, yakni semangat perjuangan dalam keterlibatanya memperbaiki partai politik lewat dalam.

Memang bukan tugas mudah untuk mencari pemuda yang mempunyai niat yang mulia memperbaiki kerusakan partai politik. Hal itu dapat kita lakukan melalui sensitivitas sumpah pemuda. Kesejarahan sumpah pemuda yang berangkat dari perjuangan pemuda melawan kolonialisme sehingga melahirkan sumpah pemuda.

Upaya para pemuda untuk memperbaiki bangsa dari penjajahan diaktualisasikan melalui sumpah pemuda. Namun demikian konteks yang dihadapi pemuda pada saat itu jelas berbeda dengan musuh pemuda saat ini. Pemuda saat ini justru menjadi musuh bagi dirinya sendiri, tingkah seperti mengurung diri (tidak berprestasi), kegalauan, bahkan beberapa pemuda melakukan amoral, menjadi potret singkat dalam menilai krisis kepemudaan saat ini.

Olehnya perlu dilakukan kontektualisasi sumpah pemuda dalam rangka mengembalikan jiwa para pemuda menjadi produktif. Sumpah pemuda terdiri dari tiga pilar menyatakan tanah, bangsa, dan bahasa yang satu yakni tanah indonesia, bangsa indonesia dan bahasa indonesia.

Tanah dikontekskan sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, tanah dapat dijadikan lahan untuk membuat kebun, sawah, rumah bahkan bangunan. Hal ini membuat pemuda dituntut untuk senantiasa bermanfaat melalui pengetahuan/intelektual yang dimilikinya.

Sedangkan bangsa indonesia dikontekskan bahwanya seorang pemuda dituntut untuk memiliki spirit nasionalisme yang tinggi, sehingga kebermanfataannya tidak lain tujuan hanya untuk memajukan bangsa indonesia serta bahasa dikontekskan sebagai alat komunikasi sesama manusia, bahwasanya seorang pemuda dituntut untuk memiliki emosi dalam berbahasa atau berkomunikasi dengan semua kalangan masyarakat, fungsinya agar pemuda dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan terkontrol.

Melalui penanaman kontekstualisasi sumpah pemuda tersebut pemuda diharapkan mampu mengembalikan peran aktif-produktifnya dalam sebuah lembaga terutama lembaga politik. Melalui pengetahuan/intelek, spirit kebangsaan dan emosional yang terkontrol pada diri pemuda, menjadi langkah awal dalam membangun peran politiknya dalam dunia praktis.

Faktualnya peran pemuda dalam politik praktis melalui kontektualisasi sumpah pemuda adalah saat pemuda memberikan kontribusinya dalam membangun pemaham yang baik kepada pemuda desa mengenai politik, dalam politik praktis peran pemuda difokuskan pada menjadikan dirinya kader yang ideal berasaskan pancasila.

Sebuah ilustrasi yang faktual dan lengkap lainya mengenai ketiga unsur tersebut yang terdapat dalam diri seorang pemuda dan peran politiknya dapat kita jumpai pada sosok Muhammad al-Fatih (penakluk konstantinopel). Dan sekiranya masih banyak lagi sosok pemuda dari indonesia yang tidak sempat disebutkan satu per satu.



sumber

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply