» » » Hak Manusia Telah (Terlalu) Bebas


Kini dan dulu kian berbeda, begitu pula dengan hak asasi manusia yang seakan melebar tak terkendali. Bukan main, dulu tiap orang memperjuangkan hak mereka masing-masing dengan susah payah, kini sebagian kelompok sudah bisa ‘membeli’ hak mereka dengan berlindung di balik tirai ormas tertentu.

Hak asasi manusia yang dulu telah diperjuangkan dan kini berbuah pencapaian justru dijadikan ‘senjata’ yang sifatnya subjektif dan cenderung didasari kepentingan yang sifatnya individualis.

Sayangnya, sedikit masyarakat yang bisa mengenali dan membedakan mana hak asasi manusia yang genuine dan mana yang sudah terkontaminasi pelanggaran-pelanggaran. Hak asasi manusia kini disisipkan berbagai hal yang sifatnya merusak bangsa.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kebebasan mengemukakan pendapat yang saat ini seakan menabrak etika dan semakin meninggalkan kaidah penyampaian pendapat yang patut.

Bersembunyi di balik kata ‘bebas’, sebagian pihak menyuarakan aspirasinya dengan lantang tetapi sembarangan. Seakan jika suatu kesalahan terjadi, maka mereka tidak akan dipidanakan. UU ITE yang menggawangi persoalan yang kian mewabah di Indonesia ini pun seringkali di ragukan fungsinya. Faktanya, UU ITE terbukti tidak ‘mempan’ pada golongan yang mencatut nama ‘besar’ tertentu.

Seakan jika seseorang dianggap sebagai tokoh masyarakat lantas mereka tidak boleh dikenakan sanksi dari apa yang mereka sampaikan. Padahal, dampak dari hasutan itu sangatlah cepat merebak dan jika sudah menginfeksi masyarakat, bisa jadi akan sulit ditangani.

Wakil rakyat tidak lagi kritis dalam membangun bangsa, sebagian bersikap kritis karena tekanan politik, urusan pribadi, dan kepentingan kelompok tertentu. Bukan lagi untuk bangsa, penyampaian kritik yang tajam tetapi berantakan jelas bukan kritikan yang konstruktif.

Kritikan hari ini memang lebih ‘vokal’ tetapi kehilangan makna. Belakangan, menghujat dan menghasut menjadi metode populer untuk menyuarakan argumentasi.

Lucunya, metode itu dibanggakan dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Beberapa orang berlomba-lomba mempublikasikan pendapatnya penuh kontroversial. Tujuannya adalah mencari pasar agar khalayak mengenalnya lebih dulu. Aneh tapi nyata, mereka bangga telah dikenal masyarakat tanpa memahami esensi yang sesungguhnya bahwa mereka tidak dikenal dengan artian yang baik.

Popularitas zaman kini menjadi salah satu modal untuk berpendapat, padahal tingkat kepopuleran seseorang bukan sebagai penentu baiknya kualitas argumentasi orang tersebut.

Kabar tidak baiknya adalah dampak dari media yang sering meliput orang-orang populer, sehingga pendapat orang-orang tersebut sering mengemuka di muka publik, padahal argumentasi mereka sangat buruk dan tidak membangun.

Dikhawatirkan karena sering dipublikasikan, masyarakat akan terpengaruh untuk meniru atau mengikuti cara penyampaian pendapat yang tidak tepat seperti itu. Minim kepedulian akan dampak dari dianggap lumrahnya kebiasaan berpendapat yang salah, menjerumuskan masyarakat-yang-mudah-terpengaruh untuk melakukan hal yang serupa nantinya.

Hal itu tentu tidak baik dan harus dihindari, karena lama-kelamaan bisa saja memperlebar margin kebebasan berpendapat menjadi seluas-luasnya tanpa mengenal aturan yang berlaku.

Belum lagi ketika suatu persoalan yang menyangkut sisi sensitif bangsa diangkat ke muka umum, maka seolah dalam berpendapat tidak ada lagi orang yang boleh membatasi, padahal jika di lihat secara saksama boleh jadi terdapat kaidah-kaidah demokrasi yang dilanggar ketika berpendapat. Bukankah sebaiknya seluruh lapisan masyarakat mengikuti tata etika yang berlaku di Indonesia demi terciptanya keseimbangan dan kedamaian berdemokrasi pendapat?

Banyak kelompok masyarakat juga meninggalkan budaya berdemokrasi dalam berpendapat, merasa selalu benar dan harus dianggap benar. Ini adalah pemikiran yang tidak benar. Pada maknanya, kebebasan berpendapat ialah bebasnya mengemukakan pendapat yang berbeda tetapi menghargai perbedaan tersebut.

Jikalau dalam sebuah majlis musyawarah dalam masyarakat tidak ditemukan jalan temu maka keputusan terbaik adalah menjalankan semua berdasarkan keinginan masing-masing kelompok dengan cara yang benar. Tujuannya adalah agar tercapai kebebasan, tanpa mengurangi kebebasan sebagian yang lain. Maka dalam pelaksanaan keputusan tersebut juga harus tetap sesuai aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.

Sungguh, bukan berarti hak asasi manusia dalam berpendapat dikekang, melainkan dibatasi agar tidak mengambil hak orang lain. Apa pantas kalau fitnah dibenarkan dalam proses berargumentasi?  Lalu bagaimana menangani penyimpangan-penyimpangan yang terjadi jika semua bersembunyi di balik kata ‘bebas’?

Kesadaran masyarakat harus dibangun agar tidak tidak terus tidur. Bahwa masyarkat harus ikut mengendalikan diri semampunya agar terjaganya keselarasan. Perbedaan pendapat di bolehkan dan boleh jadi merupakan cara bangsa untuk berkembang karena tercakupnya banyak aspirasi dan ide-ide cemerlang, tetapi penyimpangan tetap harus diluruskan.

Jangan mudah terbawa isu sensitif karena sebagian orang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sebagian orang memanfaatkan isu tertentu untuk memenangkan tujuan pribadinya, bilakah tujuan itu tidak baik lalu apa kita rela menjadi senjatanya?

Masyarakat sebaiknya berpikir matang sebelum menyampaikan argumentasi agar diksi yang dipilih tepat sasaran dan berkualitas. Tidak lagi mudah terpengaruh hasutan yang merupakan metode Belanda dalam memecah belah persatuan bangsa pada jaman dulu sebelum merdeka.

Dulu Indonesia mudah terpecah karena isu fitnah yang menggerogoti hampir di setiap wilayah, agar kelompok tertentu memerangi dan memusuhi kelompok yang lain atas dasar fitnah yang dijalankan pihak Belanda. Hal tersebut benar benar memecah belah Indonesia hingga saling memusuhi dan mengakibatkan Belanda berhasil memasuki wilayah Indonesia dengan mudah.

Jangan terlalu mempercayai tokoh masyarakat tertentu, bisa jadi mereka memiliki kekurangan yang harus diluruskan, bukan justru dianggap pembenaran. Bahwa tokoh masyarakat juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, jikalau mereka memilih cara yang terlalu bebas dalam menyampaikan pendapat maka perlu diingatkan agar sejalan dengan kaidah penyampaian pendapat yang berlaku di Indonesia.

Sisi positifnya, hak asasi manusia saat ini adalah hal yang sudah merdeka dan akrab dengan keseharian masyarakat. Hak manusia bukan lagi hal yang mahal untuk dicari. Meskipun penyimpangan masih terjadi dan masih ada beberapa orang yang memperjuangkan haknya masing-masing yang belum terpenuhi.

Tetapi kini masyarakat sudah memahami bahwa hak manusia penting untuk diraih dan layak diperjuangkan jika perlu.

Beradu argumen harus lebih cerdas, mengedepankan kepentingan bersama dan tujuan yang benar. Tidak memaksakan kehendak agar yang lain mendukung aspirasi sebagian yang lain. Menaati aturan yang diterapkan dan mengedepankan kejujuran.

Mengemukakan pendapat dengan sabar dan bijak, tidak dibutakan oleh kepentingan pribadi yang bertujuan tidak baik. Mau mendengarkan pendapat yang berbeda dan dari kalangan mana saja, untuk terjaganya hak sebagian yang lain.

Tidak lagi ikut-ikutan teman tanpa berpikir panjang. Jendela informasi melalui internet sudah tidak sulit untuk diakses, seharusnya dibarengi dengan kemajuan kualitas argumentasi masyarakat yang bersifat konstruktif.

Sebaiknya masyarakat hati-hati memilih informasi dan saling menjaga keseimbangan hak asasi satu sama lain. Agar tidak terlalu bebas memahami pengertian hak asasi dan pelaksanaannya terbatas pada aturan-aturan yang berlaku.

Hak manusia digunakan untuk memajukan bangsa, pula. Supaya tidak hanya untuk menyejahterakan kehidupan individu tetapi juga kemaslahatan bangsa.



sumber

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply