» » » Jangan Mati karena Melawan Korupsi


“Perlawanan terhadap korupsi akan melahirkan perlawanan balik yang lebih membahayakan. Korupsi akan datang dengan perawakan dan kekuatan yang lebih super power di kemudian hari.”

Bagi saya, kutipan di atas terdengar menarik, memperlihatkan watak korupsi yang meracuni bangsa ini dari dua sudut. Pertama, korupsi berwatak pembunuh terhadap siapa pun yang melawan dan melakukan penghadangan. Kedua, korupsi berwatak “bunglon” yang pandai beradaptasi dan melakukan perubahan bentuk sesuai dengan tuntutan tempat di mana ia berada.

Itulah sebabnya rakyat selalu melakukan perlawanan terhadap korupsi di mana saja ia berada. Di satu sisi memperlihatkan kekuatannya yang sangat digdaya dan menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Di sisi lain, memperlihatkan keluguan dan kesantunan sebagai kamuflase ketidakjujuran.

Indonesia tengah menghadapi “kegentingan” politik menuju pemilu 2019 mendatang. Jungkir-balik gerakan yang dipraktikkan kontestan pemilu untuk merebut hati rakyat, seperti ritual lima tahunan, tidak memperlihatkan hasil jangka panjang.

Di sela kegentingan persiapan menuju pemilu, muncul fenomena yang paling memberatkan bagi rakyat Indonesia. Pertama, korupsi berjemaah di kabupaten Malang yang sungguh memprihatinkan. Kedua, munculnya koruptor dana gempa di Lombok yang layak dihukum mati.

Ketiga, sebagian calon legislatif (caleg) yang dinyatakan lolos menjadi kontestan di pemilu mendatang adalah mantan pelaku tindak pidana korupsi. Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan “penjegatan” secara konstitusional dengan memberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks pelaku korupsi (koruptor) sebagai caleg.

Namun, setelah melalui perjalanan panjang dan alot, niatan baik KPU tersebut akan hilang pasca uji materi (Judicial Riviwe) yang dilakukan beberapa elemen ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, MA mengabulkan permohonan gugatan materi PKPU yang disebut-sebut telah melanggar Hak Asasi Manusi (HAM) itu.

Untuk fenomena caleg eks koruptor dinyatakan sah sebagai kontestan pemilu mendatang, membuktikan keangkuhannya tatkala etika politik ditiadakan dengan dalih penegakan HAM mantan pelaku. Padahal, politik etis tersebut harus ditegakkan karena mereka telah berani melanggar HAM rakyat dengan perilaku mereka sendiri.

Terlepas dari itu, di tempat lain sangat menyayangkan keberadaan partai politik (parpol) yang telah gagal mengejawantahkan prinsip politik rakyat yang lahir dari bumi pertiwi, yakni politik yang berkepatutan (politik etis).

Melawan dan Tenggelam

Saat ini hanya ada satu pilihan, melakukan perlawanan dan tetap terus melawan! Artinya, dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin menghindar dari keguncangan situasi kebangsaan yang disebabkan korupsi ini.

Lantas, perlawan seperti apa yang harus dilakukan? Sejak KPK dibentuk di republik ini, upaya perlawanan sangat gencar disuarakan, bahkan sampai sekarang terus menggema.

Satu sisi, upaya tersebut menunjukkan keberhasilannya. Semakin banyak korupsi yang terciduk seiring semakin dewasanya usia badan antirasuwah ini. Tetapi di sisi lain, memperlihatkan semakin rapuhnya negeri ini ketika korupsi ditemukan hampir di semua lini jabatan publik.

Oleh karena itu, melawan korupsi tidak hanya sekadar melawan yang menenggelamkan sekarang, tetapi akan datang di kemudian hari dengan kondisi yang lebih kuat untuk melakukan perlawanan balik dan menenggelamkan pihak-pihak yang dianggapnya sebagai lawan.

Perlawanan terhadap korupsi harus dari semua arah, semua lapisan, semua jabatan, semua elemen bangsa in. Karena korupsi telah menyerang hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Bahkan perlawanan harus dimulai dari skala terkecil dalam kehidupan sehari-hari, dari lingkungan keluarga, pendidikan, dan membiasakan menolak setiap kesempatan atau keuntungan pribadi yang bukan haknya.

Ketika perlawanan terhadap korupsi hanya datang dari instansi, dan sebagian kecil elemen bangsa ini, maka korupsi akan tumbuh lebih kuat lagi. Sebab yang terjadi, korupsi lahir dari dinamisasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program pemerintah untuk dipenuhi, dengan melihat celah-celah yang ada. Tetapi, justru berbanding terbalik ketika laju korupsi yang kian berwarna, penegakan masih cendrung bergerak lebih lambat.



sumber

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply