» » » Peran Pemuda dalam Menyongsong Pilkada Sehat (Bagian 2)


Dalam menyongsong pilkada sehat, beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda sebagai terobosan dalam politik adalah:


1. Menghilangkan politik uang dalam pilkada

Telah kita ketahui bahwa politik uang dalam kampanye selama pencalonan di pilkada sudah menjadi budaya yang mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Tak jarang demi memenangkan pilkada, partai politik atau wakil dari parpol tanpa tanggung-tanggung mengucurkan ratusan juta, milyaran hingga triliunan untuk memenangkan pilkada.

Biasanya, uang dibagi-bagikan pada rakyat dengan maksud ketika pemilihan, rakyat memilih calon yang memberinya uang. Pemberian uang dari para calon terlipih dalam pilkada ini merupakan sogokan agar ia terpilih.

Pemuda sebagai leader of change harus turut andil dalam menanamkan stigma ke masyarakat bahwa pilkada harus dilakukan secara sehat tanpa politik uang atau sogokan saat pencalonan. Bukan berarti bila para calon tak memberikan uang ke masyarakat itu pelit karena tak mau berbagi ke masyarakat, melainkan karena mereka menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Sebab calon terpilih yang menggunakan sistem politik uang dalam pilkada, secara otomatis mereka ketika terpilih bukan bekerja secara tulus untuk memperjuangkan hak rakyat melainkan bekerja untuk mengembalikan modal awal ketika pencalonan sehingga hal iniah yang memicu terjadinya korupsi. Mereka yang menang karena pilihan rakyat menggunakan politik uang akan berfikir bagaiaman mendapatkan hasil untuk mengembalikan modal.

Sebaliknya, bila mereka terpilih bukan karena politik uang saat pencalonan dengan tidak menyogok rakyat, maka ketika mereka menjabat sebagai wakil rakyat mereka akan sungguh-sungguh bekerja memperjuangkan hak rakyat.

Misalkan; dalam sebuah pilkada di wilayah Jawa Tengah terdapat 39.298.765 jiwa penduduk. Menurut Antaranews, pada tahun 2013 jumlah penduduk yang terdaftar dan bisa ikut memilih dalam pilkada di Jawa Tengah sebanyak 27.385.985 orang. Katakanlah, misalkan dalam pencalonan itu, calon Kepala Daerah memberikan Rp 50.000,00 pada tiap kepala yang nantinya menjadi pemilih di pilkada.

Bayangkan, berapa banyak uang yang ia kucurkan untuk memenangkan pilkada tersebut (Rp 50.000,00 x 27.385.985 = Rp. 1.369.299.250.000,00). Sangat besar bukan? Sudah pasti secara teori ekonomi bahwa segala sesuatu yang dimulai menggunakan modal, maka hasil yang diperoleh harus mampu mengembalikan modal bahkan untung. Maka tak heran, bila calon terpilih yang menjabat di pemerintahan beriorientasi pada profit untuk mengembalikan modal.

Ibarat kata kamu menjual, maka kamu harus untung. Hal inilah yang perlu dihindari, sebab hal inilah yang memicu terjadinya tindak korupsi selama masa jabatan. Bila kita menginginkan Indonesia bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka lakukanlah pilkada yang sehat tanpa politik uang.   

Selain itu, pemuda juga perlu menanamkan mindset ke masyarakat bahwa pilkada harus dilakukan dengan sehat yakni tanpa politik uang/ uang sogokan dalam pencalonan. Masyarakat di daerah diimbau agar tidak menerima uang sogokan dari wakil rakyat. Dengan kerja sama yang baik antara pemuda dan masyarakat, diharapkan terbentuklah pilkada sehat tanpa politik uang.

Rakyat jangan mau disogok, sebab ketika rakyat mau disogok maka ketika pejabat melakukan penyelewengan, rakyat sendiri yang menderita akibat ulah si pejabat. Rakyat harus cerdas, dengan tidak menerima sogokan mereka dapat dengan leluasa tanpa rasa sungkan memprotes pejabat pemerintah bila mereka melakukan penyelewengan. Sehingga rakyatpun turut andil dalam pengawasan sistem pemerintahan di Indonesia agar berjalan dengan adil, bersih, dan jujur.

Coba pikirkan, misalkan tiap orang disogok Rp50.000,00 dan diminta untuk memilih sang calon dalam pilkada agar menang. Sama halnya rakyat dibayar Rp 50.000,00 selama masa jabatan calon kepala daerah (5 tahun). Itu artinya, dalam satu tahunnya seorang disogok Rp10.000,00. Dalam satu tahun terdapat 265 hari, jadi tiap harinya seorang disogok Rp10.000,00 : 365 hari = 27,4 rupiah/ hari.

Bayangkan apa kita mau integritas kejujuran kinerja kita hanya disogok 27,4/ hari (tidak ada seratus rupiah per harinya). Lalu dimanakah harga diri kita?. Mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama menciptakan pilkada sehat dengan cara menerapkan 2 hal:

Adanya undang-undang yang megatur bahwa setiap calon termilih dalam pilkada ataupun parpolnya tidak diizinkan melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang ke rakyat saat pencalonan. Masyarakat harus bermental jujur dan menjunjung integritas bangsa dengan menolak politik uang dalam kampanye ataupun menolak pemberian uang atau hadiah atau barang apapun dari calon kepala daerah selama proses pilkada.

(bersambung)

sumber

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply