» » » Pemuda dalam Rimba Politik Reformasi


Pasca bergulirnya Reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan orde baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu perubahan yang sangat signifikan dan mendasar adalah dalam bidang politik.

Politik sebagai suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain diwujudkan dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara sepenuhnya dikuasai oleh rezim yang berkuasa ketika itu akan tetapi setelah bergulirnya reformasi proses tersebut diberikan kepada setiap warga negara yang dalam hal ini di aplikasikan dengan sistim Demokrasi seutuhnya.

Salah satu konsekuensi dengan dilaksanakannya sistem demokrasi ini adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah ditentukan berdasarkan keinginan rakyat yang secara ekplisit tercantum dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan Negara berada Ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. 

Maka sebagai wujud nyata pengakuan kedaulatan rakyat ini adalah partisipasi aktif warga negara dalam menentukan kebijakan politik untuk menentukan kepemimpinan bangsa melalui Mekanisme PEMILU (Pemilihan Umum) yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali karena Indonesia menganut sistem politik perwakilan melalui jalur partai politik.

Setiap warga negara berhak untuk memilih maupun dipilih, sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama tidak hanya sebagai pengikut tetapi juga sebagai pemimpin.

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai tingkat heterogenitas yang sangat tinggi Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi dianggap mampu untuk mengakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh warga negaranya sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Sudahkah politik membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia ??? Ini adalah pertanyaan yang mesti dijawab saat ini, karena sejak reformasi tahun 1998 sudah dilaksanakan 4 (empat) kali Pemilu untuk menentukan kepemimpinan nasional yakni pada tahun 1999, 2004, 2009 dan terkahir dilaksnakan pada tahun 2014 dengan adanya pemilu diharapkan akan mampu melahirkan iklim politik yang lebih demokratis yang mampu menelorkan setting kepemimpinan yang tangguh dan berwibawa..

Ada beberapa hal yang perlu disadari bahwa setelah + 18 tahun bergulirnya reformasi namun masih banyak ditemui catatan yang harus diperbaiki terutama yang berkenaan dengan stigma negatif terhadap politik itu sendiri.

Stabilitas politik merupakan kunci keberhasilan demokrasi pasca reformasi, namun hal ini secara fakta masih jauh dari harapan diantara penyebabnya antara lain ialah pertama, tarik ulur kepentingan antar pemangku kepentingan dalam hal ini terbukti setelah dilangsungkan Pemilu maka akan lahir penguasa dan non penguasa / oposisi yang antara satu dan lainnya saling berebut pengaruh untuk mempertahankan eksistensi dan berebut peluang berkuasa untuk periode berikutnya.

Kedua hal yang perlu dicermati adalah seringnya “Pemilu” dalam berbagai konteks dilaksanakan mulai dari tingkat nasional (pemilihan presiden, anggota DPR/D dan DPD), pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) sampai pada level pemerintahan paling rendah yakni tingkat desa. Ketiga sentimen politik uang / money politics dan merajalelanya budaya korupsi diantara politisi.

Melihat fenomena diatas maka sangat sulit bagi bangsa ini bisa lebih baik dimasa yang akan datang, untuk itu haruslah ada kesadaran bersama terutama dari para elit politik untuk memurnikan kembali niat, yakni semata-mata berjuang untuk kepentingan rakyat bukan untuk kelompok tertentu apalagi demi mempertahankan kekuasaan semata, kemudian yang harus dipikirkan adalah upaya peneyederhanaan sistem dalam demokrasi agar tidak timbul kejenuhan dari warga negara dan “hiruk pikuk” Pemilu tidak mengganggu sektor kehidupan masyarakat yang lain.

Kekuatan sistem politik memerlukan tingkat dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada di dalam sistem politik itu sendiri, Indonesia sejatinya masih merupakan negara “muda” dalam sistem demokrasi harus banyak belajar dan pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia.

Gambaran politik pasca reformasi yang senantiasa berkembang dan bergerak untuk menemukan konsep yang ideal sehingga semua harapan dan keinginan dari seluruh rakyat dapat diwujudkan dan agenda-agenda pembangunan yang lain dapat dilaksananakan dengan baik untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat harus didukung oleh semua pihak, “insiden demokrasi” yang menimbulkan ketidak stabilan politik seharusnya menjadi cambuk untuk pembenahan dimasa yang akan datang.

Hal yang sangat penting dalam demokrasi pasca reformasi adalah partisipasi dari seluruh warga negara 

Bagaimana peran pemuda ???

Pemuda merupakan bagian dari komponen bangsa tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik, karena hakekat manusia termasuk pemuda meneurut seorang filsuf politik terkemuka Aristoteles adalah Zoon Politicon atau mahluk politik. Keberadaannya merupakan bagian dari poltik dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam kehidupan politik.

Derasnya arus demokrasi diawal reformasi merupakan salah satu karya monumental generasi muda yang bersejarah bersama elemen bangsa yang lain. Dalam perkembangan politik yang terjadi pemuda pada hakikatnya bukanlah berada pada satu kepentingan politik tertentu, akan tetapi hadir untuk menjawab apa yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Pemuda dalam perannya sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih baik terutama terhadap lima hal yang krusial Pertama, civil society yang bebas dan aktif dalam menentukan pendapat/partisipasi politik.

Kedua, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol, yang relatif otonom dan terbebas dari kepentianganlain selain kepentingan rakyat. Ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan. Keempat, birokrasi yang profesionaldan melayani. Kelima, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni.

Apabila lima hal ini dapat dilakukan maka artinya pemuda sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan. Peran pemuda lain yang sangat diharapkan adalah sebagai katalisator politik, untuk mempercepat perubahan lebih baik melalui peran serta secara aktif dalam demokrasi terutama Pemilu dan mampu mengajak masyarakat lainnnya untuk terlibat.

Globalisasi ??? adalah hal lain yang perlu dicermati diabad modern yang tidak dapat dipungkiri dan membawa dampak pada perkembangan dan pola pikir generasi muda terutama pada sikap politik yang diambil, dan globalisasi cendrung membuat generasi muda “abai” terhadap demokrasi dan politik sehingga lebih cendrung pada gaya hidup modern yang penuh dengan glamour dan hura-hura.

Pendidikan politik sudah seharusnya mendapat tempat dalam proses pendidikan formal disekolah, dan peran aktif pemuda dalam organisasi kemasyarakatan juga perlu didorong agar pemuda tidak gamang dengan politik sehingga tidak akan muncul istilah “Politik Hanyalah Persainagan Untuk Memperebutkan Kursi Kekuasaan”. Sekali pemuda seharusnya mampu melihat politik dalam konteks yang lebih luas untuk kepentingan rakyat banyak.

Pemuda memang tidak semuanya harus terlibat dalam politik, akan tetapi sejarah telah membuktikan bahwa pemuda pada setiap zamannya merupakan inspirator pembawa perubahan, dalam setiap negara, setiap perubahan selalu ada pemuda yang terlibat.



sumber

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply