» » » Pemuda, Gerakan Politik, dan Generasi Millenial


Sejarawan Onghokham (1983:129) menyebutkan bahwa dunia politik adalah dunia orang dewasa, sebab, dunia politik berakar dari satu-kesatuan dengan sosial produktif. Umumnya golongan pemuda di bawah umur 30 tahun belum diintegrasikan ke dalam dunia tersebut. Menjelang usia 30 tahun pemuda baru memegang kedudukan sosio ekonomi. Di titik inlah, pemuda akan benar sadar mengenai persoalan politik, sosial, maupun ekonomi.

Sebelum mencapai titik tersebut, masa muda dihabiskan untuk belajar guna mempersiapkan diri menuju dunia dewasa. Onghokham menyebutkan, petani maupun buruh sejatinya tidak memiliki masa muda. Sebab, sejak usia dini mereka sudah terpaksa masuk ke dalam satu-kesatuan sosio-ekonomi dan tidak sempat memiliki ‘pengalaman muda’ sebagai pelajar.

Pun juga, usia perkawinan yang mereka miliki rata-rata jauh lebih muda apabila dibandingkan dengan pemuda mahasiswa maupun aktivis-intelektual (Onghokham, Ibid, 1983:133).

Dengan demikian dalam gerakan politik di Indonesia, lingkup pendidikan memegang peranan krusial. Gerakan politik pemuda pada masa kolonialisme sangat dipengaruhi oleh kebjakan Politik Etis (Sutarga, 1987:177). Kebijakan ini memungkinkan masuknya ide baru dari barat kepada para pemuda yang gilirannya memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat tanah jajahan secara luas.

Pemuda-pemuda priyayi inilah yang nantinya berperan besar bagi cikal bakal lahirnya sebuah negara republik. Melalui jalur pendidikan upaya-upaya mengangkat derajat masyarakat pribumi adalah paling mungkin untuk dilakukan. Diawali dengan pertemuan dr Wahidin Soedirohoesodo, Soetomo, dan pemuda-pemuda dari sekolah tinggi kedokteran Stovia menginisiasi lahirnya organisasi modern pertama Boedi Oetomo (R.Z. Leirizza dkk, 1989:1-25).

Berbarengan dengan Boedi Oetomo pada tahun 1908, berdiri perkumpulan bernama Indische Vereniging (Perhimpunan Indonesia), organisasi yang di gawangi oleh Soewardi Soerjaningrat sebagai pemimpin redaksi yang meradikalisasi perkumpulan ini ke arah cita-cita Indonesia merdeka. (Akira Nagazumi, 1986:140)

Bersama PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia) serta oleh seluruh organisasi pemuda, tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Sartono, Sunaryo mereka menghimpun persatuan nasional mencapai puncaknya pada 27 Oktober 1928.

Setiap generasi pemuda di panggung sejarah gerakan politik di Indonesia merupakan anak dari jamannya. Gerakan pemuda 45 adalah mewakili semangat jaman revolusi. Benedict Anderson menyebut sejarah revolusi pada tahun 45 sebagai “Revolusi Pemuda” di dalam desertasinya (Anderson, 1972).

Hal ini tergambar dalam sosok seorang pemimpin gerakan pemuda yakni Chairul Saleh, menyuarakan bahwa hari sekarang—pada masa revolusi 1945—terletak di tangan pemuda, pernyataan yang kemudian dibarengi dengan aksi heroic penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda ke Renggasdengklok guna meproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Cindy Adams, Penjambung Lidah Rakjat, 1966:306-315).


Gerakan Pemuda Periode 1966

Masa demokrasi terpimpin menunjukan bahwa negara menubuh dengan pribadi Soekarno. Terutama seteah Soekarno mengubur partai-partai politik, warna aspirasi politik pemuda menjadi refleksi dari politik populis yang dicanangkan oleh Soekarno yang populer dengan jargon “revolusi belum selesai” (Lihat, Kusno, 2009:35).

Pada pertengahan 1966 pemuda mendirikan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan tiga tuntutan utama yaitu krisis ekonomi, otoriterianisme, dan pembubaran PKI. Dengan sokongan dari angkatan darat, gerakan tersebut berhasil menggulingkan Soekarno (Dhakidae, dalam Soe Hok Gie, 2005:45-47).

Pemuda tahun 1966 adalah ‘Manusia-manusia baru’ kata Daniel Dhakidae (Opcit, 2005:11-14). Artinya, mereka yang lahir paska tahun 1945 berusia 20-30 tahun adalah manusia-manusia Indonesia yang lahir dengan konteks politik baru, menghadapi keternyataan baru, dengan harapan-harapan baru dan juga ketakutan baru.

Generasi yang dididik dengan optimisme jamannya, dibesarkan dengan semangat ‘progresif revolusionernya’ Soekarno serta tidak silau dengan kemajuan zaman dan tidak terbius oleh mitos-mitos perjuangan 1945 (Ibid, 2005:11-12). Namun, secara paradoksal generasi ini yang juga mengalami kehancuran cita-cita dan ketidakpercayaan pada generasi yang mendahului mereka.

Karakteristik tersebut menjelma dalam personifikasi Soe Hok Gie sebagai salah satu eksponen dari generasi pemuda 1966. Bayangan-bayangan akan kecemasan, ketakutan dan keragu-raguan adalah alasan mengapa pemuda-pemuda dari generasi ini memandang hidup secara kelabu (ibid, 2005:14-15).

Kecemasan yang menuntun mereka mempertanyakan serta meragukan segala-galanya.Termasuk aksi-aksi demostrasi merupakan perwujudan akan kecemasan tersebut. Generasi progresif yang ingin membongkar segala-gala yang dipandang bathil serta kemudian menyusun kembali segala sesuatu yang baru untuk mengantikan yang lama.


Gerakan Pemuda Era Orde Baru

Rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto beserta militer dan Golkar sangat anti terhadap gerakan politik pemuda. Karena menjadi ancaman bagi tujuan perbaikan ekonomi (ekonomi pasar bebas) serta stabilitas pembangunan nasional. Orde Baru—berdasarkan ide dari Ali Moertopo—menciptakan “floating mass” dengan tujuan mengasingkan politik dari realitas masyarakat (Lihat, Tempo,2014:29)

Pendeknya, Soeharto menutup rapat tradisi gerakan politik pemuda. Gerakan demostrasi mahasiswa marak terjadi di awal kekuasaan Orba, salah satu yang massif yakni pada 15 Januari 1974 atau dikenal dengan peristiwa Malari. Menentang dominasi modal asing Jepang­ dan kasus korupsi di Indonesia (Lihat, Airlangga, 2009:16-22) Tragedi yang menyebabkan belasan pemuda tewas dan ratusan luka-luka, telah mengubah perjalanan Indonesia.

Tahun 1977-1978 mahasiswa menunutut Soeharto mundur, demontrasi itu dijawab Soeharto dengan memerintahkan militer menduduki kampus ITB (Institute Technologi Bandung). Para pimpinan mahasiswa dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun (Tempo, 2008:98) Di tahun yang sama, pemerintah resmi menerbitkan aturan normalisasi ranah kehidupan kampus atau NKK/BKK (Airlangga, opcit, 2009:21).

Puncaknya, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran pelengseran Soeharto diwarnai aksi penangkapan, penculikan hingga penembakan oleh tentara yang berujung pada kematian empat orang  aktivis mahasiswa Universitas Trisakti (Tempo, ibid, 2008:37).

Runtuhnya rezim Soeharto juga tidak bisa dielakkan dari badai krisis ekonomi yang menghantam Indonesia atau Asaia Tenggara secara umum. Di mana, goncangan pada pondasi ekonomi menstimulir goncangan lebih hebat pada kestabilan pada aspek politik, menjadi akhir era Orde Baru sekaligus menandai lahirnya Reformasi.


Generasi Millenial: Behind Online Activism

Alexis de Toqcueville pernah berujar bahwa diantara negara demokrasi setiap generasi adalah “manusia baru”. Generasi manusia baru inilah yang mengisi kekosongon gerakan politik di Indonesia paska Orba. Tahun 2013, Time Magazine dalam cover depan edisinya melabeli generasi saat ini sebagai “The Millenial Generation” atau “The Me Generation”, ialah mereka yang lahir antara tahun 1982-1997 (PwC’s, 2013).

Pada tahun 2015, generasi millenial berjumlah 33 persen dari total populasi Indonesia, bahkan di DKI Jakarta mencapai 40 persen dari keseluruhan populasi (Lihat,  Bureau Statistic Center, 2010). Time Magazine dalam ulasannya yang penuh nada sketisisme paripurna, melihat betapa generasi ini cenderung narsis, malas (tidak terbiasa bekerja keras), apatis, dan sangat ketergantungan terhadap teknologi (Lihat, Joel Stein, Time Magazine, 2013).

Millenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “Digital Native” lahir dan tumbuh berbarengan dengan teknologi (Prensky, 2001). Selain itu, berbeda dengan stereotype dari Time diatas, generasi ini adalah yang paling berpendidikan dan terbuka pada perubahan terutama menyangkut isu perubahan iklim, mendukung kebijakan Healtcare, hingga mendukung legalitas pernikahan Gay dan Lesbian (Lihat, Pew Research Center (2010 & 2015).

Hasrat ini mereka salurkan melalui volunterism dan khususnya di media sosial atau dikenal sebagai gerakan online activism adalah cara generasi millenial menggabungkan social justice dengan kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, gerakan online activism terekam lewat beberapa isu seperti gerakan koin untuk Prita Mulyasari, Aksi melawan kriminalisasi KPK, dan lain sebagainya. Dalam skala yang lebih luas online activism menyedot atensi ketika terjadi aksi Occupy wall street, gerakan revolusi Mesir, hingga Arab Spring.


Refleksi: Online Activism dan Tantangan Sistem Demokrasi Ke Depan

Fenomena online activism baik pada skala global maupun nasional memang berujung pada aksi langsung. Namun, meninggalkan pertanyaan apakah ini membawa perubahan? Artinya perubahan dalam wujudnya yang permanen dalam kerangka sistem demokrasi. Sebanyak 65 persen pemuda generasi millenial, khususnya di Indonesia percaya sistem demokrasi akan membawa kebaikan bagi mereka.

Kaitan dengan ini, penulis bersepakat dengan kritik tajam dari Anne Applebaum (2011), yang ia tujukan pada salah satu gerakan yang digagas melalui online activism yakni occupy wall street. Menurutnya apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini—gerakan OWS—sama sekali tidak menyentuh point inti dari apa yang mereka perjuangkan yaitu memulihkan demokrasi dari cengraman kapitalisme global.

Sedangkan yang mereka lakukan bukanlah demokrasi, melainkan kebebasan berbicara. Demokrasi tidaklah seperti itu, demokrasi terlihat jauh lebih membosankan. Ia perlu kelembagaan, pemilu, partai politik, aturan hukum, dan tentu saja banyak aturan lain yang menghabiskan banyak waktu.

Kritik serupa juga berlaku bagi aksi-aksi relawan yang dimulai melalui online activism di Indonesia. Beberapa aksi tersebut diatas misalnya, adalah di luar jangkauan kelembagaan sistem demokrasi, sudah tentu sulit darinya mengharapkan perubahan permanen karena tidak memiliki legitimasi secara de jure.




«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply