» » » Pemuda, Kemerdekaan, dan Perubahan


Bangsa Indonesia berutang atas perjuangan pemuda dari masa ke masa.

Sejak era pergerakan nasional 1908 hingga kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh hingga saat ini, para pemuda selalu menjadi motor penggerak dan penentu arah perjalanan bangsa.

Bukti tersebut tercatat dalam perjuangan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, lahirnya Orde Baru 1966, dan lahirnya Era Reformasi 1998.

Namun, satu hal yang sering terlupa dalam ingatan ialah perjuangan pemuda dari masa ke masa muncul sebagai perlawanan terhadap tirani dan kemiskinan.

Pada 20 Mei 1908, atas prakarsa Dr Wahidin Sudirohusodo dan para Pemuda STOVIA, seperti Sutomo, Gunawan, Suradji, dan Suwardi Suryaningrat, rapat pertama diadakan di Jakarta dan perkumpulan Boedi Oetomo yang berarti kebaikan yang diutamakan didirikan.

Organisasi Boedi Oetomo membangkitkan kesadaran golongan priayi agar bersedia mengulurkan tangan, memberi pertolongan kepada rakyat untuk meningkatkan kecerdasannya.

Ia juga menjadi pemantik munculnya perkumpulan dan pergerakan seperti Sarekat Dagang Islam pada 1909, Indische Partij pada 1913, Muhammadiyah pada 1912, serta Nahdlatul Ulama pada 1926.

Atas usul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) sebagai organisasi kemahasiswaan pertama, pada 26-28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda Kedua dengan kesimpulan bahwa jika ingin merdeka, bangsa Indonesia perlu bersatu dengan ikrar Sumpah Pemuda pada akhir kongres.

Kolonialisme, di satu sisi, telah meningkatkan standar hidup di Pulau Jawa.

Sampai 1930-an, setidaknya standar hidup meningkat sebesar 23%, tetapi ketimpangan antara pemilik modal dan rakyat terlihat sangat nyata, serta banyak kematian akibat kelaparan.

Selama periode 1930 hingga 1940-an, Hindia Belanda melakukan represi terhadap kegiatan pemuda yang politis dan radikal.

Represi tersebut telah mendorong pemuda Indonesia untuk melakukan pergerakan di bidang sosial dan pendidikan dengan satu tekad, yaitu melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan penjajahan.

Pada akhir 1930-an, setidaknya 130 ribu murid mengikuti sekolah liar bentukan pemuda pribumi.

Jumlah tersebut dua kali lipat daripada jumlah murid di sekolah formal.

Kolonialisme terus berlanjut ketika Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia selama tiga setengah tahun. Pada masa tersebut, bangsa Indonesia kelaparan, miskin, dan tidak terdidik.

Keadaan tersebut menjadi titik balik bagi pemuda melakukan perlawanan.

Pada perjuangan kemerdekaan 1945, golongan muda Indonesia mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia serta menjadi garda terdepan dalam pertempuran.

Di akhir kepemimpinan Orde Lama, Indonesia kembali dihadapkan dengan keadaan ekonomi dan politik yang karut-marut.

Dalam catatan sejarah Bank Indonesia, selama periode 1960-1965, perekonomian Indonesia memburuk akibat pemerintah yang mengutamakan kepentingan politik melalui doktrin ekonomi terpimpin.

Doktrin tersebut menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai megaproyek cerminan politik pemerintah.

Akibatnya inflasi mencapai 635% pada 1966.

Masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok.

Untuk itu, pemuda melalui kesatuan aksi Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut perubahan nasional lewat Tri Tuntutan Rakyat yang berisi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, serta perbaikan ekonomi.

Pergerakan tersebut mengantarkan transisi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru dengan harapan perubahan dapat membawa kesejahteraan.

Krisis kembali melanda Indonesia sejak Juli 1997. Nilai tukar rupiah terus merosot tajam hingga mencapai Rp16 ribu.

Pengetatan anggaran dan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi justru memperparah perekonomian.

Masyarakat panik dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan perbankan.

Pemuda menentang terpilihnya kembali HM Soeharto dalam pemilihan umum 1998.

Korupsi, kolusi, nepotisme, serta kemiskinan menyebabkan ketimpangan sosial dan menimbulkan kerusuhan sosial.

Pemuda menuntut HM Soeharto dan pemerintahan Orde Baru untuk turun karena tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Repubik Indonesia 1945.

Lalu pada saat Republik Indonesia ini, masihkah pemuda memiliki peran yang sama sebagai agen perubahan?

Kemiskinan, kelaparan, dan rendahnya pendidikan masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia.

Masih terlihat jelas ketimpangan kesejahteraan antara pusat dan daerah, antara kota dan desa, sikap egoisme dan individualistis yang dicerminkan kelompok-kelompok politik dan individu yang mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 11,22% atau mencapai 28,59 juta orang, dengan komposisi di kota 10,65 juta orang dan desa 17,94 juta orang (data per Maret 2015), serta jumlah pengangguran sebesar 7,6 juta jiwa pada 2015.

Di era globalisasi ini, data dan informasi amat bernilai, kesempatan terbuka bagi siapa saja yang ingin maju--siapa pun memiliki kesempatan yang setara.

Akan tetapi, kesempatan itu membutuhkan modal pengetahuan dan akses.

Knowledge is power, pengetahuan adalah kunci bagi siapa pun yang ingin maju dan terdepan.

Pemerintah tengah berusaha membangun tiga aspek yang berkaitan, yaitu pembangunan fisik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan institusi.

Berkaca pada sejarah dari masa ke masa, pemuda telah berhasil membawa perubahan melalui perjuangan dan perlawanan terhadap tirani, kemiskinan, dan kebodohan.

Adalah tugas negara dalam memberikan jaminan dan kebebasan bagi pemuda Indonesia untuk mampu berkarya dan berpikir kritis baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan.

Namun, pembangunan bangsa dan perlawanan terhadap kemiskinan tak bisa dilakukan tangan pemerintah sendiri.

Akan sangat lama menunggu perubahan bila hanya menunggu pemerintah sebagaimana dalam tulisan Presiden Joko Widodo dalam 'Bertumbuh dengan Kerja Nyata' (Media Indonesia, 16/8).

Pemerintah membutuhkan pemuda sebagai agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development) yang mampu berpikir dan bertindak secara cerdas dalam mengatasi kemiskinan, menjauhkan diri dari gesekan konflik SARA, dan globalisasi yang melemahkan kohesivitas bangsa Indonesia.

Di tangan pemudalah, harapan masa mendatang dapat menjadi lebih baik daripada masa sebelumnya.




Endah Heliana
Staf Lembaga Ketahanan Nasional RI
[http://mediaindonesia.com]

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply