» » » Pemuda dan Problematika Kebangsaan

Disadari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan berbegara. Pemuda yang kerap disebut sebagai harapan bangsa itu merupakan aktor dalam pembangunan.

Pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dapat mengembangkan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga seni, dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pemuda harus dapat berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spritual, dan meningkatkan kesadaran hukum.

Kontrol sosial dikalangan pemuda dapat diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi.

Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NKRI Tahun 1945 sangat menyeluruh, sangat komprehensif. Dari nilai demokrasi terkandung makna bahwa kedaulatan berada d tangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. dari nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dari nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku.

Di dalam orde reformasi, suatu era demokrasi dan demokratisasi, ada hal yang sangat menggembirakan yaitu adanya core values of democracy, atau nilai-nilai demokrasi. Dalam proses tersebut pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya. Seperti, pemantapan kehidupan konstitusionalisme, promosi dan perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman yang merdeka, otonomi daerah, pemilihan umum yang jujur dan adil secara langsung baik pemilu legislatif, DPD, Presiden/wakil presiden serta pemilihan kepala daerah, pemisahan Polri dari TNI, “civilian control to the military”, perkembangan masyarakat madani, kebebasan media massa, pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif dan sebagainya dalam waktu yang relatif sangat cepat.

Pesta Demokrasi di Indonesia, sebagai contoh di Jakarta harusnya dilaksanakan jauh sebelum pesta demokrasi itu dimulai. Bersamaan dengan itu, tidak kalah pentingnya, peningkatan kualitas partisipasi pemuda dan masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menekan terjadinya politik uang dalam pemilu/pilkada, menekan terjadinya pengerahan massa tertentu karena kekuasaan, dan lain-lain.

Pemilih Pemula

Pemahaman masyarakat tentang pemilu harus ditingkatkan, terutama menyangkut pemilih pemula, sosialisasi dan pendidikan pemilih harus terus di upayakan. Peran stakeholder sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih pemula. sebagai contoh memberikan pencerahan kepada para siswa agar mereka memiliki pemahaman yang memadai bagaimana memilih dengan cerdas dan cermat.

Dalam memberikan hak pilihnya, pemilih pemula hendaknya mengetahui visi, misi dan program bahkan riwayat hidup partai politik atau calon yang akan dipilihnya. Dengan indikator tersebut, maka pemilih pemula akan meiliki pertimbangan yang memadai sebelum memutuskan kemana suaranya akan diberikan.

Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan terus menerus, pemilih pemula diharapkan memiliki pilihan dan memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pemilu sehingga capaian partisipasi politik akan makin meningkat dari waktu ke waktu, dan akan mengeleminasi kemungkinan penolakan dan tumbuhnya golput.

Pelajar Berpolitik

Pelajar sudah semestinya lebih berkonsentrasi pada pelajaran-pelajaran di sekolah. Itu adalah kewajiban utama mereka sebagai siswa, bukan berarti mengekang kebebasan berpolitik dikalangan pelajar, karena di sisi lain siswa SMA, khususnya siswa kelas tiga akan mempunyai hak pilih dalam pemilu. Pola pikir atau pemahaman pelajar SMA sebagai peserta politik pemula pada umumnya masih polos. Pada titik ini pentingnya peran kita terutama partai politik memberikan pendidikan politik bagi pelajar, mengingat salah satu tupoksi terpenting sebuah partai adalah pendidikan politi
Sumber :  lintasgayo.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply