» » » Pemimpin Muda, Solusi Krisis Kepemimpinan

Kurang lebih hampir 70 tahun Indonesia merdeka, berbagai dinamika yang menghiasi lembaran sejarah menjadi bekal tak ternilai guna melanjutkan hidup. Menginjak usianya yang berkepala tujuh, Indonesia bisa dikatakan cukup tua sekaligus muda dalam sisi yang lain. Tua, jika komparasi yang digunakan adalah umur manusia rata-rata di dunia, angka tersebut harus sudah menyiratkan pengalaman sarat makna guna bekal hari nanti bagi yang mempercayai adanya Tuhan. Muda, jika dilihat dari segi peradaban dan kedewasaan tatanan sosial, apalagi bagi sebuah Negara yang sedang mencari bentuk idealnya.

Seperti kata pepatah “membangun Roma tidak cukup satu hari”, begitu pula dengan demokrasi, khususnya demokrasi Negara berkembang. Setelah kenyang bergelimang sakralisasi konstitusi, Indonesia yang hamil tua melahirkan sebuah pergerakan rakyat yang tak terbendung. Pecahnya kerusuhan diiringi demonstrasi yang massif di berbagai daerah telah merontokan akar “angker”nya orde baru. Orde baru yang mendewakan Undang-Undang Dasar sebagai “tulisan suci” membuat rakyat kehilangan haknya. Sebuah konstitusi akan cukup berbahaya jika telah disakralkan, penindasan Negara terhadap rakyatnya menjadi legal dengan adanya hal tersebut.

Amandemen dan Iklim Demokrasi
Gegap gempita gema suara rakyat menuntut perubahan sudah tak tertahankan, suara yang terkubur selama 32 tahun seakan hidup kembali. Salah satu tuntutan yang paling mendasar dan mendesak untuk dilakukan adalah amandemen konstitusi. Para pakar pun kemudian ikut bersuara dengan mengkritisi bahwa iklim nondemokratis yang tumbuh selama ini berasal dari tafsiran kaku konstitusi, maka dari itu, untuk menciptakan tatanan baru yang demokratis perlu kiranya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Terlebih bila mengingat bahwa UUD yang berlaku pra amandemen merupakan UUD darurat sebagai upaya melengkapi kemerdekaan Indonesia.

Banyak hal yang menjadi bahan masukan sebagai muatan untuk amandemen konstitusi, mulai dari memasukan muatan HAM, pendirian lembaga-lembaga Negara baru sampai kepada mekanisme checks and balances antar lembaga Negara. Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat.[2] Dalam situasi dan kondisi yang serba tidak pasti kala itu, sangat wajar bila hasil amandemen mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Namun, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi perkembangan demokrasi, terlebih ketika pemenuhan HAM menjadi sorotan utama pasca reformasi.

Secara umum, harus diakui bahwa kehidupan bernegara saat ini lebih demokratis dibanding era kepemimpinan Soeharto. Terbukti dengan banyaknya partai yang berdiri bak cendawan di musim hujan, mengindikasikan bahwa kebebasan berpolitik mengalami kemajuan. Namun, dalam setiap kemajuan tentu ada tantangan. Konstitusi yang terbentuk melalui proses amandemen yang disahkan empat kali, masih perlu pembenahan atau dengan kata lain penyempurnaan amandemen. Tentu saja bukan berarti harus memutar jarum sejarah dengan kembali ke UUD 1945 yang lama.

Konstitusi, Krisis dan Pemimpin Muda
Munculnya banyak partai ke permukaan ternyata tidak berbanding lurus dengan banyaknya pemimpin baru dan muda tentu saja. Setelah kurang lebih 17 tahun reformasi, kesejahteraan tidak kunjung membaik, Indonesia masih terpuruk dalam krisis multidimensi, dan akan segera mendapat dampak dari krisis global. Dunia kepemimpinan Indonesia masih didominasi pemain lama yang haus akan kekuasaan. Kaderisasi partai politik pun tidak cukup memberikan ruang bagi para pemuda untuk tampil menjadi pemimpin. Bahkan, konstitusi yang telah diamandemen pun tampaknya cenderung berpihak pada “golongan tua” daripada pemuda.

Hal tersebut tentu bukan tanpa bukti, dalam konstitusi dituliskan secara gamblang pada pasal 6A Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Disitu disebutkan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan dua hal ; pertama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat maju bertarung apabila ada dukungan partai tertentu, artinya tanpa partai politik, calon pemimpin yang berkualitas pun tidak mendapat kesempatan jika tidak punya partai pengusung. Kedua, partai pengusung calon merupakan partai peserta pemilihan umum, artinya partai tersebut adalah partai lama yang sudah berkecimpung dalam dunia pemerintahan, namun tidak ada progresivitas yang signifikan dari partai-partai pemenang tersebut.

Parahnya lagi, partai lama yang ada sekarang ini cenderung mempertahankan gaya lama yang feodal, sehingga mendahulukan yang tua tanpa memandang kualitas. Dengan keadaan seperti ini, spontan para pemuda yang memiliki kualitas, integritas, kecerdasan serta keberanian telah “ditendang” ke tong sampah akibat sistem. Sebuah artikel menarik tentang krisis pemimpin muda menuliskan sebagai berikut : 

Negara ini, yang oleh sebuah majalah internasional disebut sebagai “negara paling sulit bagi seorang presiden”, perlu darah muda dan pemikiran yang segar, tidak saja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar yang dihadapi bangsa, tetapi juga untuk memutus generasi tua yang korup dan telah meninggalkan Indonesia dalam centang perenang.

Peryataan tersebut mengungkapkan bahwa pemimpin muda berkualitas di Indonesia sudah sangat urgen dibutuhkan, bahkan dalam paragraf lain masih dalam artikel yang sama disebutkan tentang alasan perlunya pemimpin muda :
Alasannya sederhana. Perubahan mendasar di negara ini selalu dimulai dengan reaksi kaum muda idealis terhadap permasalahan besar bangsa, mengorbankan waktu, tenaga, maupun nyawa. Selain itu, kesadaran bahwa kompetisi global memerlukan energi, kesegaran pemikiran dan kreativitas yang tinggi yang sungguh tidak dapat diakomodasi oleh kepemimpinan yang lambat, penuh paradigma lama, apalagi mereka yang masih menyepelekan soal governance.

Tentu saja hasrat perubahan ini harus didukung semua elemen Negara, mulai dari kalangan kampus yang notabene penghasil martir intelektual pengusung perubahan, para negarawan (bukan politisi), bahkan sampai tingkat konstitusi sekalipun.

Menciptakan Momentum
Warisi apinya, jangan abunya. Begitulah Soekarno sering mengingatkan rakyatnya dalam berbagai kesempatan pidato. Beliau berkali-kali menyadarkan bahwa menuju kondisi yang lebih baik memerlukan semangat tiada henti. Tidak ada perubahan berarti tanpa perjuangan dan torehan prestasi. Perubahan tersebut tidak datang serta merta seiring bergantinya musim, namun harus dipersiapkan dan direncanakan menggunakan strategi yang matang. Setelah kurang lebih 17 tahun dalam masa transisi demokrasi, pemimpin muda harus mulai tampil di permukaan mengusung ide-ide cerdas, segar dan solutif.

Pujian terhadap pemuda pun telah dinyatakan secara lantang oleh founding father Soekarno, “berikan saya sepuluh orang pemuda, maka akan saya guncang dunia” begitulah kira-kira beliau menegaskan. Dari pernyataan tersebut, sebenarnya solusi bagi bangsa ini sudah terang benderang dan nyata didepan mata, yaitu bagaimana Negara mampu memberikan kaderisasi yang tuntas terhadap pemuda. Dominasi partai politik dalam pemilihan pucuk pimpinan Negara sudah tidak sejalan dengan semangat perubahan. Memang untuk mengubah redaksi konstitusi tidak ada cara lain selain amandemen. Namun, perjuangan tidak terpaku pada satu sisi, masih banyak hal yang dapat dilakukan pemuda untuk muncul sebagai pemimpin.

Partai-partai politik dengan beragam ideologinya sepanjang lima tahun terakhir ini harus diakui telah gagal memberikan satu contoh bahwa perbedaan ideologi dapat mendewasakan pola berpikir para pemimpin bangsa. Pertikaian politik berkepanjangan yang mengesampingkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, merupakan satu agenda utama yang kini menjadi dasar bergeraknya beragam organisasi pemuda di Indonesia saat ini. Mereka melancarkan kecaman dan kritik untuk memperingatkan para pemimpin Indonesia, bahwa ada hal utama yang telah terlupakan akibat perilaku politik mereka.

Pernyataan diatas menggambarkan bagaimana para pemuda sudah jenuh dengan keadaan Indonesia saat ini. Menciptakan momentum merupakan suatu keharusan mutlak demi perubahan yang lebih baik. Pemuda dari kalangan intelektual harus berani untuk memulainya. Mahasiswa yang notabene merupakan pemuda sekaligus generasi intelektual harus sanggup menerima tantangan terbuka dari Negara yang sekarat ini. Julukan mahasiswa sebagai agent of change, iron stock dan social control harus dibuktikan saat ini. Aktivis 1998 telah memulainya, reformasi menjadi titik balik kondisi Indonesia, namun harus diingat bahwa reformasi belum tuntas. Rakyat masih menjadi komoditas politik para politisi tua yang pragmatis, yang dijadikan lumbung suara untuk kekuasaan. Menuntaskan agenda reformasi seakan menjadi fardhu ‘ain, memotong generasi tua dan menggantinya dengan kaum muda idealis merupakan sebuah pilihan tersedia seperti yang diajarkan oleh sejarah.

Fenomena gerontokrasi, kepemimpinan politik yang terlampau bersandar pada tokoh-tokoh tua, selama ini telah menghambat proses kaderisasi politik bagi kaum muda untuk tampil sebagai pemimpin alternatif. Rentetan peristiwa sejarah telah membuktikan betapa dahsyatnya kaum muda. Kebangkitan nasional 20 Mei 1908, sumpah pemuda 28 Oktober 1928, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, demonstrasi mahasiswa pergantian rezim 1966 dan 1998 membuktikan kekuatan itu. Ada hal fundamental yang membedakan kaum muda dari kaum tua. Kaum muda selalu melawan, sedangkan kaum tua senantiasa berkompromi.Sejarah baru akan segera terbentuk, tentu saja melalui tangan-tangan para pemuda menuju Indonesia yang lebih baik.
Sumber : bellamanderaguna.wordpress.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply