» » » Pancasila. Manunggal Menyeluruh

Oleh : Choirul Awaluddin, S.sos.I
Ketua DPD KNPI Kota Semarang

Pancasila yang selalu menjadi materi bahan ajar dalam jenjang pendidikan formal digoncang oleh pelbagai kasus yang cukup menghebohkan bangsa ini. Dari adanya tuntutan penggantian asas demokrasi pancasila hingga celotehan artis yang menunjukkan tidak adanya pemahaman dan pengamalan atas pancasila itu sendiri. Mencermati hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik angan kita. Adakah yang salah dari pengajaran di sekolah dan kampus kita? Mungkinkah tenaga pendidik yang mengajarkan tidak memahami pancasila? Mungkin perlu kiranya kita sedikit merekonstruksi pemahaman melalui sudut pandang sejarah perkembangan ideologi di Indonesia.

Sejarah 

Dalam berbagai kajian tentang sejarah Indonesia ini banyak kita temui ikon-ikon pembentuk yang menginspirasikan akan bentuk Negara ini sebagai negara kesatuan. Secara heroik semangat mempersatukan bangsa ini sudah diprakarasi oleh Maha Patih Gajah Mada. Seorang Patih di masa keemasan Kerajaan Majapahit yang bersumpah bahwa ia tidak akan beristirahat (amukti palapa) jika belum dapat menyatukan seluruh Nusantara ini. Menariknya adalah wilayah kekuasaan majapahit pada saat itu melebihi NKRI saat ini.
Selanjutnya era perjuangan melawan Belanda. Meski pada mulanya kedatangan bangsa Belanda adalah untuk berdagang, namun pada akhirnya melakukan monopoli dagang dan merusak tatanan sistem budaya dan semangat gotong-royong dengan politik adu domba dan politik belah bambu. Banyak sekali usaha yang dilakukan para tokoh-tokoh adat masyarakat (baca; pahlawan dari tokoh suku dan tokoh agama) dalam rangka membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme. Ide besar persatuan bangsa ini kembali muncul dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang notabene persatuan dari organisasi kepemudaan (yang bersifat kedaerahan)

Penjajahan berakhir pada tahun 1942 saat Pemerintah Hindia Belanda menyerah pada Jepang. Kekuasaan Jepang tak berlangsung lama karena pada tahun 1944 Sekutu mampu menundukkan Jepang, meski masih terjadi pergolakan dari pihak Jepang. Pada kondisi yang demikian inilah para pemuda yang aktif berjuang dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang dengan membentuk Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945.

BPUPKI sepakat bahwa bentuk Negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan gagasan tentang ideologi Pancasila (baca: detik-detik lahirnya pancasila). Setidaknya perlu dipahami terdapat lima asas yang diusung oleh Mohammad Yamin; satu. Peri Kebangsaan, dua. Peri kemanusiaan, tiga. Peri Ketuhanan, empat. Peri Kerakyatan dan lima. Kesejahteraan Rakyat.

Manunggal menyeluruh 

Pembebasan Indonesia dari paham komunis maupun paham khilafah sebagai sistem poltik Indonesia memang sebuah ide yang brilian. Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara merupakan suatu pemikiran yang harus dipahami secara utuh dan tidak partial. Pancasila dalam keseluruhan silanya sudah cukup memuat ragam paham yang diinginkan oleh semua elemen bangsa Indonesia. 

Sila “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah bentuk landasan utama yang sekaligus mengakui dan menjadi landasan bagi tata laksana rakyat Indonesia dalam menjaga hak rakyat Indonesia atas pelaksanaan ideologi agama yang dianutnya. Sebentuk ideologi keagamaan yang sengaja dimasukkan dalam ideologi kenegaraan.
Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” juga menjadi tonggak bagi terciptanya hokum dan perundangan di Indonesia yang mendunia dengan mengakui adanya hak asasi manusia. Bentuk pengakuan Indonesia atas adanya hak asasi manusia ini berbeda dengan Negara-negara yang ada di dunia karena sila ini tetap terikat pada koridor manusia sebagai makhluk yang bertuhan.

Sila “Persatuan Indonesia” merupakan merupakan lambang keutuhan bangsa Indonesia dari wilayah dan persaudaraan rakyat (dalam istilah islam disebut ukhuwah wathaniyyah) yang tak bisa dibatasi dan dibedakan oleh adanya ragam suku, budaya dan agama atau kepercayaan yang dianut. Kesemuanya adalah rakyat Indonesia yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” menjadi dasar politik bangsa yang mengedepankan aspek sosial dan budaya yang normative. Menyatukan ragam persepsi dalam forum permusyawaratan bangsa yang bertuhan merupakan suatu kompromi politik yang besar karena di dalamnya sudah memuat substansi ideologi orang yang bertuhan dan berbagai kesalehan kultural.

Sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga menjadi suatu serapan dari ajaran sosialis (baca; komunis) yang tetap terkontrol dengan adanya ketentuan berketuhanan. Kesemuanya itu adalah produk dari founding father’s Indonesia yang cerdas dalam menggabungkan perkembangan ideologi di masa itu dan di masa mendatang.

Demikian unik kita pahami pancasila sehingga dapat kita pahami bahwasanya Indonesia dengan landasan ideologi nasionalis, sosialis dan berketuhanan. Dengan demikian semua ideologi yang ada sudah melebur manunggal dalam pancasila dan mewakili dari seluruh suara rakyat Indonesia.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply